Kebumen, 10 Juni 2026 – Ketua LSM Barisan Patriot Peduli Indonesia (BPPI) Kabupaten Kebumen, Sutarjono, berharap Kejaksaan Negeri Kebumen dapat mengungkap secara tuntas perkara yang tengah disidik terkait pengelolaan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (AUKJ).
Menurut Sutarjono, proses penyidikan yang saat ini berjalan menjadi momentum penting untuk membuka seluruh fakta yang berkaitan dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut. Ia berharap penyidik dapat bekerja secara profesional, transparan, dan objektif sehingga perkara dapat terungkap secara terang benderang.
“Kami berharap perkara ini dapat diungkap secara tuntas sehingga masyarakat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Karena ini berkaitan dengan penggunaan uang rakyat, maka publik tentu menaruh perhatian besar terhadap proses hukumnya,” kata Sutarjono, Rabu (10/6/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga berharap penyidikan dapat mengungkap seluruh fakta dan menyeret semua oknum yang terlibat dalam perkara tersebut.
“Kami berharap apabila dalam proses penyidikan ditemukan pihak-pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab hukum, semuanya dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Menurutnya, penanganan perkara yang transparan dan akuntabel akan memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat. Selain itu, hasil penyidikan juga diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi tata kelola BUMD agar lebih baik di masa mendatang.
Sutarjono menegaskan bahwa BPPI Kebumen menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah terhadap seluruh pihak yang saat ini masih dalam tahap pemeriksaan.
“Kami percaya aparat penegak hukum dapat bekerja secara profesional dan independen. Harapan kami, seluruh fakta yang berkaitan dengan perkara ini dapat diungkap secara menyeluruh sehingga tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat,” katanya.
BPPI Kebumen, lanjut Sutarjono, akan terus mengikuti perkembangan penanganan perkara tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
“Yang terpenting adalah kebenaran dapat terungkap dan masyarakat mendapatkan kepastian mengenai penggunaan anggaran yang bersumber dari uang rakyat,” pungkasnya.
Rudi M. Maulana
