Brebes, 25 Juni 2026 – Perisai Demokrasi Bangsa (PDB) Kabupaten Kebumen mengikuti Musyawarah Wilayah I (Muswil I) Perisai Demokrasi Bangsa Jawa Tengah yang diselenggarakan pada 13–14 Juni 2026 di King Royal Hotel, Kabupaten Brebes. Kegiatan tersebut menjadi momentum konsolidasi organisasi untuk memperkuat arah gerak dan peran PDB dalam kehidupan demokrasi di Jawa Tengah.
Muswil I dipimpin oleh Ketua Panitia, Jidan Jainudin, dan dihadiri oleh pengurus serta perwakilan PDB dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum PDB Nasional, Muhammad Rikza Hasballa, menyampaikan bahwa organisasi kini tidak hanya berfokus pada pemantauan pemilu, tetapi juga memperluas peran dalam pengawasan pelayanan publik.
“PDB tidak lagi hanya bergerak dalam pemantauan pemilu, tetapi juga akan mengambil peran aktif dalam mengawasi pelaksanaan pelayanan publik sebagai bagian dari upaya memperkuat demokrasi,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam forum yang berlangsung secara dinamis dan penuh semangat kebangsaan, peserta membahas berbagai isu strategis terkait pengembangan organisasi. Salah satu agenda utama adalah pemilihan Ketua PDB Jawa Tengah untuk masa bakti 2026–2029.
Pemilihan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan integritas, kapasitas kepemimpinan, semangat kebangsaan, serta komitmen terhadap penguatan demokrasi dan pelayanan publik. Tiga kandidat yang mengikuti proses pemilihan adalah Ahmad Rizqinal Mubarok, Hamam Nasirudin, dan Muhammad Mukhtar.
Berdasarkan hasil musyawarah yang kemudian disahkan dalam sidang pleno Muswil I PDB Jawa Tengah, Ahmad Rizqinal Mubarok terpilih sebagai Ketua PDB Jawa Tengah periode 2026–2029.
Rumusan Arah Kebijakan 2026–2029
Selain menetapkan kepemimpinan baru, Muswil I juga merumuskan arah kebijakan organisasi untuk tiga tahun ke depan, meliputi:
1. Penguatan Fungsi Pengawasan
Fokus pada pemantauan pelayanan publik di sektor kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, dan perizinan.
2. Advokasi Kebijakan Publik
Mendorong lahirnya regulasi dan kebijakan daerah yang berpihak kepada masyarakat, transparan, dan akuntabel.
3. Peningkatan Literasi Demokrasi
Menyelenggarakan kegiatan edukasi, diskusi publik, dan pelatihan guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan.
4. Penguatan Kelembagaan
Melakukan konsolidasi internal, pembinaan kader, serta perluasan jaringan organisasi hingga tingkat kabupaten dan kota.
Perkuat Pengawasan Pelayanan Publik
Dalam Muswil I tersebut, PDB Jawa Tengah menegaskan komitmennya sebagai lembaga kontrol sosial yang independen dan konstruktif. Pengawasan akan diarahkan untuk memastikan pelayanan publik berjalan cepat, adil, tidak diskriminatif, serta bebas dari praktik maladministrasi.
Sebagai bentuk komitmen tersebut, PDB Jawa Tengah menjalin kerja sama strategis dengan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah. Kolaborasi ini mencakup pertukaran data pengaduan masyarakat, monitoring lapangan bersama, sosialisasi standar pelayanan publik, serta penyusunan rekomendasi perbaikan secara bersama-sama.
Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan pelayanan publik sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Bentuk Tim Monitoring dan Advokasi
Muswil I juga memutuskan pembentukan Tim Monitoring dan Advokasi Pelayanan Publik PDB Jawa Tengah. Tim ini bertugas menerima laporan masyarakat, melakukan investigasi lapangan bersama Ombudsman, serta menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada instansi terkait.
Ketua terpilih PDB Jawa Tengah, Ahmad Rizqinal Mubarok, menegaskan bahwa kolaborasi dengan Ombudsman merupakan bentuk tanggung jawab organisasi dalam mengawal pelayanan publik.
“Kolaborasi dengan Ombudsman adalah wujud tanggung jawab kami. Pengawasan dilakukan bukan untuk konfrontasi, melainkan untuk memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi,” katanya.
Pria yang akrab disapa Arok tersebut menambahkan bahwa prinsip kerja PDB Jawa Tengah harus tetap independen, berbasis bukti, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Komitmen Bersama
Melalui Muswil I ini, PDB Jawa Tengah diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi strategis dan kepengurusan yang solid guna memperkuat peran organisasi dalam mengawal demokrasi, memperkokoh persatuan, serta berkontribusi terhadap pembangunan bangsa dan negara.
Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dalam suasana kebersamaan, diskusi konstruktif, dan semangat kolaborasi. PDB Jawa Tengah berharap arah kebijakan yang telah disusun serta sinergi dengan Ombudsman dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan daerah.
Muswil I menjadi tonggak awal bagi PDB Jawa Tengah untuk berkontribusi lebih aktif dalam menjaga demokrasi dan mengawal pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.
Redaksi
