Opini Oleh: Andi Sustiawan
Bendahara Umum DPD GMNI Jawa Tengah
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi anak sekolah. Namun, agar manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat, tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus dijaga secara ketat sejak tahap pendirian hingga pengawasan harian.
Dalam konteks ini, sejumlah catatan penting perlu disampaikan sebagai langkah pencegahan demi memastikan program berjalan sesuai standar keselamatan, akuntabilitas, dan prinsip pemberdayaan.
Transparansi Pendirian SPPG: Langkah Awal Pencegahan Masalah
Menurut Andi Sustiawan, verifikasi pendirian SPPG idealnya dilakukan secara terbuka agar publik memahami siapa yayasan pengelola, kapan berdiri, serta aturan dasarnya.
“Masyarakat tidak cukup hanya melihat bangunan berdiri, tetapi perlu tahu alurnya, tujuannya, dan siapa yang mengelola,” ujarnya.
Transparansi ini bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari pencegahan. Ketika masyarakat memahami struktur dan proses, mereka dapat berperan sebagai pengawas sosial yang membantu mencegah potensi penyimpangan, kesalahan teknis, maupun masalah kualitas.
Kepemilikan SPPG oleh Anggota DPRD: Risiko Konflik Kepentingan yang Perlu Diantisipasi
Andi menekankan pentingnya menjaga agar pendirian SPPG tidak menimbulkan persepsi konflik kepentingan, misalnya jika pengelolaan dilakukan oleh figur dengan jabatan publik atau afiliasi politik.
“Program ini seharusnya berpihak kepada masyarakat. Maka setiap potensi monopoli atau persepsi keberpihakan perlu diantisipasi sejak awal,” ucapnya.
Keracunan Massal di Beberapa Daerah: Contoh Kenapa Pengawasan Harus Diperketat
Sejumlah daerah dilaporkan pernah mengalami insiden keracunan terkait operasional dapur MBG. Dalam beberapa kasus, dapur bahkan ditutup permanen setelah evaluasi lembaga pemerintah.
Menurut Andi, hal-hal seperti ini harus dijadikan pembelajaran secara nasional.
“Ketika ada insiden, itu menunjukkan bahwa sistem pengawasan harus diperkuat. Ini bukan kesalahan program, tetapi indikator perlunya evaluasi pengelolaan,” katanya
Insiden masa lalu berfungsi sebagai early warning system, bukan sebagai dasar menyalahkan pihak tertentu.
Pentingnya IPAL dan Standar Kebersihan yang Ketat
Andi juga menekankan bahwa aspek teknis seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan sanitasi dapur harus menjadi prioritas.
IPAL bukan sekadar fasilitas tambahan, itu adalah elemen penting untuk memastikan kebersihan, mencegah pencemaran lingkungan, dan menjaga standar kesehatan pangan. Kurangnya fasilitas ini berpotensi meningkatkan risiko kontaminasi.
SPPG Perlu Lebih Kooperatif dalam Menyampaikan Informasi kepada Publik
Menurut Andi, sejumlah dapur di beberapa daerah dinilai kurang terbuka memberi perkembangan informasi kepada masyarakat ketika terjadi perbaikan atau evaluasi.
“Kooperatif itu penting. Ketika ada dinamika, masyarakat berhak mengetahui apa yang diperbaiki dan bagaimana langkah-langkah penanganannya.” katanya
Dalam konteks ini, keterbukaan bukan bertujuan mempermalukan pengelola, tetapi sebagai langkah preventif agar kepercayaan publik tidak turun.
Hubungan Keluarga dalam Yayasan: Jangan Abaikan Aspek Kompetensi
Andi menyoroti bahwa pengelolaan SPPG idealnya dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi di bidangnya. Jika struktur yayasan atau manajemen terlalu didominasi hubungan keluarga, ia khawatir profesionalitas dapat terganggu.
“Yang dibutuhkan adalah orang-orang berkualitas, bukan sekadar kedekatan keluarga.”
Kembali, ini bukan tuduhan, melainkan peringatan bahwa nepotisme, meski tidak selalu melanggar hukum tetapi dapat melemahkan mutu layanan.
Tekanan terhadap SPPG dari Yayasan atau Mitra: Penting Memastikan Independensi
Menurut Andi, beberapa SPPG di berbagai daerah mengeluhkan tekanan tertentu dari mitra atau yayasan. Tanpa menyebut kasus spesifik, ia mengingatkan bahwa tekanan semacam ini berpotensi memengaruhi kualitas layanan, keselamatan pangan, dan independensi dapur.
Andi menegaskan bahwa sistem harus memastikan semua SPPG bekerja berdasarkan standar operasional, bukan tekanan informal.
Penutup: Kritik untuk Perbaikan, Bukan Menyalahkan
Semua poin yang disampaikan Andi bersifat pencegahan dan bertujuan memperkuat program, bukan untuk menyudutkan pihak tertentu. Sebagai program strategis nasional, MBG memiliki dampak luas dan sangat penting bagi masyarakat kecil. Karena itu, pencegahan menjadi kunci.
Transparansi diperlukan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk menjaga integritas. Pengawasan diperketat bukan untuk mencurigai, tetapi untuk mencegah risiko. Peninjauan ulang tata kelola dilakukan bukan untuk menghambat, tetapi untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar sampai ke masyarakat.
Rudi M. Maulana
