Semarang (29/5/2025) – Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., mengajak bupati dan wali kota di wilayahnya untuk menyukseskan kebijakan program swasembada pangan pada tahun 2026. Salah satunya dengan mewujudkan produksi padi sebanyak 9,3 juta ton pada tahun tersebut.
Hal itu disampaikannya dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang pada Senin, 26 Mei 2025.
Tak hanya itu, Gubernur juga menargetkan produksi jagung pada tahun 2026 mencapai 3,4 juta ton, dan kedelai pada kisaran angka 78 ribu ton. Pihaknya juga memasang target peningkatan produksi sektor peternakan, baik daging, susu, dan telur. Begitu pula dengan sektor perikanan budidaya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Oleh karena itu, ia mengajak para bupati dan wali kota bersama organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi Jateng untuk menyamakan nafas, sehingga Jateng mampu meneguhkan posisinya sebagai lumbung pangan nasional.
Melalui musrenbang ini, Gubernur menekankan kepada seluruh kepala daerah bahwa dalam mewujudkan negeri yang berdaulat, harus dimulai dari ketahanan pangan.
Ia mengatakan, jatidiri ekonomi Jateng ada pada sektor pertanian, perdagangan, industri, dan pariwisata. Maka dari itu, Gubernur meminta pemerintah daerah bisa menyelaraskan program provinsi dan nasional dalam satu tarikan nafas, ditambah dengan penyesuaian kearifan lokal masing-masing daerah.
“Ini landasan pijakan kita dalam rangka melakukan kegiatan di seluruh wilayah,” ucapnya.
Ketua DPRD Jateng, Sumanto, menambahkan, pihaknya memberikan saran agar ada keberlanjutan pembangunan dari periode sebelumnya. Selain itu, penyesuaian tantangan baru termasuk perubahan iklim, krisis pangan, dan digitalisasi layanan, juga harus dilakukan. Tak hanya itu, pemerataan hasil pembangunan juga harus diupayakan agar tidak terjadi ketimpangan antarwilayah.
Guna mencapai hal-hal tersebut, ia berharap Pemprov Jateng mampu melakukan percepatan penuntasan kemiskinan dan stunting. Kemudian, dilakukannya reformasi pendidikan dan kesehatan berbasis mutu, serta penguatan ketahanan pangan dan energi berbasis kearifan lokal.
Redaksi
