Tangerang, 15 November 2026 — Perselisihan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak hanya berdampak pada hubungan kerja kedua pejabat, tetapi juga berpotensi menghambat penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, hingga pembangunan di daerah. Karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian konflik yang sistematis dan memiliki landasan kelembagaan.
Salah satu gagasan yang ditawarkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, adalah membentuk Lembaga Mediasi Pemerintahan Daerah. Lembaga tersebut diusulkan sebagai wadah penyelesaian perselisihan hubungan kerja antara kepala daerah (KDH) dan wakil kepala daerah (WKDH), sebelum konflik berkembang dan mengganggu jalannya pemerintahan.
Gagasan itu menjadi salah satu rekomendasi dalam disertasi Setyo berjudul “Mewujudkan Hubungan Kerja Harmonis Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia”. Penelitian tersebut dipaparkan dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan. Dalam sidang tersebut, Setyo berhasil mempertahankan disertasinya dan meraih predikat Summa Cum Laude dengan capaian nilai tertinggi.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Melalui penelitian itu, Setyo mengkaji persoalan hubungan kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah dari berbagai aspek, mulai dari kerangka pengaturan hukum, praktik pelaksanaan pemerintahan di daerah, hingga perumusan konsep ideal untuk membangun hubungan kerja yang harmonis.
Disharmoni Berakar pada Persoalan Sistem
Dalam pemaparannya, Setyo menjelaskan bahwa ketidakharmonisan hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak selalu bersumber dari persoalan karakter pribadi ataupun perbedaan afiliasi politik. Persoalan tersebut juga dipengaruhi oleh desain regulasi yang belum memberikan kejelasan mengenai kedudukan, peran, serta pembagian kewenangan di antara kedua jabatan.
Berdasarkan kajian yang disampaikan dalam orasinya, hampir 60 persen hubungan kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah di berbagai daerah menunjukkan adanya disharmoni. Menurut Setyo, kondisi tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh persoalan sistem daripada faktor individual.
“Masalahnya, dalam praktik pemerintahan daerah, WKDH lazim ditempatkan sebagai ‘pembantu’ KDH,” ungkap Setyo.
Ia menilai, ketidakjelasan pengaturan hubungan kerja tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing pejabat. Jika tidak ditangani secara tepat, perselisihan yang awalnya bersifat internal dapat meluas dan berdampak pada efektivitas pemerintahan daerah.
“Persoalan tersebut tidak berhenti pada disharmoni hubungan personal kedua pejabat, tetapi juga berpotensi mengganggu penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menjalankan pelayanan publik dan pembangunan nasional serta upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Salah satu persoalan mendasar yang ditemukan dalam penelitian tersebut berkaitan dengan penggunaan frasa “membantu” dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Menurut Setyo, ketentuan tersebut belum memberikan batasan yang cukup jelas mengenai makna membantu, terutama dalam kaitannya dengan posisi, peran, dan kewenangan wakil kepala daerah. Padahal, kepala daerah dan wakil kepala daerah memperoleh legitimasi demokratis melalui satu proses pemilihan atau one-ticket election.
Kondisi tersebut kemudian diidentifikasi sebagai Pseudo Authority, yakni situasi ketika seorang pejabat secara formal memiliki kedudukan dalam struktur pemerintahan dan legitimasi politik, tetapi batas kewenangan fungsionalnya belum diatur secara jelas dan memadai oleh hukum.
Apabila ketidakjelasan tersebut terus berlangsung dan menjadi pola dalam hubungan kerja pemerintahan, Setyo menyebutnya dapat berkembang menjadi Disharmony by Design.
Usulkan Rekonstruksi Regulasi dan Lembaga Mediasi
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Setyo menawarkan rekonstruksi pengaturan hubungan kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan menitikberatkan pada kejelasan pembagian tugas, tanggung jawab, serta kewenangan.
Menurutnya, hubungan kedua pejabat seharusnya dibangun berdasarkan prinsip kemitraan strategis dengan fungsi yang saling melengkapi. Dengan demikian, harmonisasi hubungan kerja tidak semata-mata bergantung pada kecocokan atau kedekatan personal, tetapi ditopang oleh sistem hukum dan kelembagaan yang jelas.
“Proporsional bukan berarti sama, tetapi jelas, seimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Setyo.
Salah satu rekomendasi konkret yang diajukan adalah pembentukan Lembaga Mediasi Pemerintahan Daerah. Kehadiran lembaga ini diharapkan dapat menyediakan ruang penyelesaian perselisihan secara terstruktur, objektif, dan terlembaga.
Dengan mekanisme tersebut, konflik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah diharapkan dapat diselesaikan melalui pendekatan institusional, bukan hanya mengandalkan komunikasi atau kesepakatan personal. Lembaga mediasi juga diharapkan menjadi sarana untuk mempertemukan kepentingan kedua pihak berdasarkan fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing.
Selain pembentukan lembaga mediasi, Setyo mengajukan sejumlah gagasan konseptual, di antaranya Proportionality of Democratic Mandate. Konsep ini menekankan bahwa legitimasi demokratis yang diperoleh melalui pemilihan kepala daerah perlu tercermin secara proporsional dalam pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan.
Ia juga mendorong penyempurnaan desain hukum serta penguatan budaya hukum sebagai bagian dari upaya membangun hubungan kerja yang lebih harmonis dalam pemerintahan daerah.
Kebijakan Harus Berangkat dari Persoalan Konkret
Setyo menegaskan, pembenahan regulasi tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan normatif. Perumusan kebijakan juga harus mempertimbangkan kebutuhan dan persoalan nyata yang dihadapi dalam praktik pemerintahan daerah.
Karena itu, keterlibatan para pemangku kepentingan atau stakeholders menjadi bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan. Pemetaan kepentingan dan identifikasi persoalan konkret diperlukan agar regulasi yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan di lapangan tanpa mengabaikan prinsip konstitusional.
“Kebijakan itu harus disusun dengan mendengarkan stakeholders, memetakan kepentingan, dan mengidentifikasi persoalan yang konkret. Setelah itu, menerjemahkan berbagai perspektif tersebut ke dalam bahasa hukum, dan menemukan titik temu yang dapat diterima semua pihak, tanpa kehilangan prinsip setia pada konstitusi (Constitutional Fidelity),” pungkasnya.
Melalui disertasi tersebut, Setyo menawarkan perspektif akademik mengenai pentingnya pembenahan hubungan kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik melalui rekonstruksi regulasi maupun pembentukan mekanisme penyelesaian perselisihan yang terlembaga.
Usulan pembentukan Lembaga Mediasi Pemerintahan Daerah menjadi salah satu gagasan yang diharapkan dapat memperkaya diskursus mengenai desain kelembagaan, kepastian hukum, dan penguatan tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.











