Jakarta (7/6/2025) – Isu korupsi sering kali dianggap rumit dan sulit dicerna, tapi bukan berarti tak bisa disampaikan dengan cara yang menyenangkan dan menginspirasi. Inilah semangat yang diusung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat webinar series “Pariwara Antikorupsi 2025”, yang kini memasuki sesi pamungkasnya.
Mengangkat tema “Keterampilan Eksekusi Komunikasi, Kunci Keberhasilan Kampanye Antikorupsi”, webinar ini menjadi ruang berbagi praktik baik sekaligus memperkuat kapasitas komunikasi publik, khususnya bagi pemerintah daerah, BUMD, dan masyarakat luas.
“Pariwara Antikorupsi 2025 ini bukan hanya program sosialisasi. Ini merupakan ajakan untuk bergerak bersama membangun budaya integritas dari level paling lokal. Pemda dan BUMD kita harapkan bisa jadi motor penggerak utama,” ujar Kasatgas Sosialisasi dan Kampanye KPK, Dotty Rahmatiasih, saat membuka sesi webinar yang disiarkan melalui YouTube KPK RI, Rabu (4/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pariwara Antikorupsi 2025 sendiri dimulai sejak 1 Juni dan akan berlangsung hingga 26 September 2025. Lebih dari sekadar kampanye biasa, program ini dirancang sebagai gerakan kolaboratif yang memadukan strategi komunikasi publik dengan pendekatan lokal berbasis iklan layanan masyarakat (ILM). Pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk merancang gaya kampanye yang paling cocok dengan karakter wilayah masing-masing—mulai dari media sosial, platform konvensional, hingga aksi lapangan yang langsung menyentuh masyarakat.
Sebagai bentuk apresiasi, KPK akan memberikan penghargaan khusus bagi daerah yang menunjukkan kinerja komunikasi publik terbaik dalam menyampaikan pesan antikorupsi pada November 2025 mendatang. Penilaiannya akan mencakup kreativitas, konsistensi, dan inovasi.
Kreatif, Relevan, dan Mengena
Dalam sesi yang sama, Kepala Bagian Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) KPK, Chrystellina G.S, menjelaskan pentingnya menyusun strategi komunikasi yang efektif, kreatif, dan tepat sasaran. Ia menekankan bahwa penyampaian pesan antikorupsi tidak harus kaku dan penuh jargon.
“Isu korupsi itu berat, tetapi bukan berarti harus disampaikan dengan cara yang berat pula. Justru tantangannya adalah bagaimana membuat pesan antikorupsi terasa dekat, relevan, bahkan menyenangkan bagi publik,” ujarnya.
Chrystellina menyebut tiga kunci utama kampanye yang berhasil: isu yang kuat, kemasan yang menarik, dan media yang tepat. Kampanye seperti #hajarseranganfajar dan konten edukatif seputar Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan (Rupbasan) di TikTok, menjadi contoh bagaimana pesan bisa dibungkus dengan cara yang kreatif dan menjangkau generasi muda.
“Kampanye yang baik bukan yang paling viral, tapi yang paling nyambung. Dan komunikasi publik bukan cuma soal menyampaikan informasi, tapi soal bagaimana kita membangun hubungan emosional dan mendorong perubahan sikap. Berikan konten yang publik butuhkan, sehingga bisa berdampak bagi publik,” jelasnya.
Kenali Audiens, Ramu Pesan yang Kuat
Melengkapi paparan dari KPK, Executive Creative Director Finch, Lembu Wiworo Jati, turut menggarisbawahi pentingnya memahami karakter audiens dalam menyusun strategi komunikasi publik. Menurutnya, kreativitas merupakan modal utama untuk menyusun pesan yang berdampak.
“Kita harus mengenali audiens kita. Dari sekian banyak cara kita berkomunikasi, kreativitas tetap jadi faktor dominan. Kreativitas itu sudah ada di dalam diri kita semua—tinggal bagaimana kita meramunya agar tepat sasaran,” ujar Lembu.
Ia menyarankan agar kampanye antikorupsi memanfaatkan tren yang sedang berlangsung dan dipadukan dengan pesan yang informatif serta relevan. Konten yang menyentuh sisi emosional publik, katanya, akan lebih mudah memantik kesadaran dan perubahan perilaku.
“Konten yang efektif adalah konten yang membuat orang berpikir, sadar, dan bahkan merasa. Kreativitas itu bisa menimbulkan efek jera, khususnya terhadap perilaku koruptif yang dianggap kecil tapi berdampak besar. Ini tahapan yang harus kita pahami,” tambahnya.
Untuk informasi lengkap seputar program Pariwara Antikorupsi 2025, masyarakat dapat mengakses situs resmi www.kpk.go.id dan www.pariwara.kpk.go.id, serta mengikuti kanal media sosial @suaraantikorupsi.kpk dan @official.kpk.
Redaksi
