Kabupaten Bekasi,19 Desember 2025 – Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang tidak serta-merta menghentikan roda pemerintahan di Kabupaten Bekasi.
Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menegaskan, aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan normal di tengah situasi politik yang bergejolak.
“Kami pastikan pemerintahan Kabupaten Bekasi tetap berjalan lancar,” ujar Asep saat ditemui wartawan, Jumat (19/12/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Asep mengakui hingga kini pihaknya masih menunggu informasi resmi dari KPK terkait detail operasi tangkap tangan yang menjerat kepala daerahnya.
Menurut dia, informasi yang beredar di ruang publik masih belum utuh dan kerap simpang siur.
“Informasi yang beredar masih simpang siur. Kami belum bisa memberikan keterangan lebih jauh karena masih menunggu penjelasan resmi,” katanya.
Ketidakpastian informasi juga menyelimuti soal penyegelan sejumlah ruangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Asep menyebut, sejauh ini ia baru mengetahui penyegelan ruang kerja Bupati Bekasi, sementara detail ruangan lain masih belum dipastikan.
“Saya juga belum tahu secara detail, tetapi memang ada beberapa ruangan yang disegel,” ujarnya singkat.
Di sisi lain, Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi Hudaya menekankan bahwa birokrasi tidak boleh tersandera oleh proses hukum yang sedang berjalan.
Ia memastikan seluruh perangkat daerah tetap bekerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti biasa.
“Pemerintahan tidak boleh berhenti. Semua kegiatan tetap berjalan sebagaimana mestinya,” kata Hudaya.
Pernyataan itu menjadi penegasan sikap pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas administrasi di tengah sorotan publik.
Sejak Kamis malam, penyidik KPK menyegel ruang kerja Bupati Bekasi yang berada di lantai dua Gedung Bupati Bekasi. Segel berlogo lembaga antirasuah tampak terpasang di dua pintu masuk ruangan tersebut.
Penyegelan ini menjadi simbol kuat bahwa penindakan KPK telah menyentuh pusat kekuasaan daerah.
Namun, bagi jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi, pesan yang ingin disampaikan adalah satu: proses hukum berjalan, tetapi pelayanan publik tidak boleh ikut terhenti.
Di tengah ketidakpastian status hukum kepala daerah, pernyataan Wakil Bupati dan jajaran sekretariat daerah menunjukkan upaya menjaga kesinambungan pemerintahan sembari menunggu langkah lanjutan KPK yang akan menentukan arah krisis politik di Kabupaten Bekasi.
Edison
