Jakarta (5/6/2025) – Menindaklanjuti banyaknya pertanyaan baik dari masyarakat maupun Pemerintah Desa, Komisi B menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Bappeda dan Dinsos P3A, Rabu (05/06). Raker yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi B ini dihadiri pimpinan dan anggota Komisi B, Kepala Bappeda, Plt.Kepala Dinsos P3A dan staff. Ketua Komisi B, Saiful Anwar mengatakan pihkanya ingin mengetahui permasalahan sesungguhnya yang terjadi terkait pengelolaan Bansos. Banyak konstituen yang mengeluhkan Bansos yang tidak tepat sasaran, sulitnya proses melakukan revisi penerima dan sejumlah persoalan lainnya. Plt. Kadinsos P3A Yunita Prasetyani mengungkapkan bahwa data sedari lama menjadi masalah utama dalam pengelolaan Bansos.
“Permasalahan ini sudah sedari lama, dan masalahnya ada di data. Ada semacam arahan untuk keselarasan. Kami sudah melakukan pensasaran data lokal. Saat ini Pemerintah Pusat sedang proses penyusunan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) pendataannya sudah di level desa. Kedepannya diharapkan sebagai satu-satunya sumber data,” urai Yunita.
Nita menambahkan saat ini pihaknya tidak bisa melakukan perbaikan data karena aplikasi DTKS ditutup.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Strategi kami bisa dijalankan ketika data tersebut sudah clear, aplikasi yang sekarang masih tutup dan nanti akan ada sistem baru. Saat ini sedang masa transisi mekanisme lama ke mekanisme baru. Memastikan data kemiskinan cukup valid,” ujar Nita.
Di akhir rapat Saiful meminta agar pengelolaan terkait data lebih baik lagi. Bappeda diminta untuk lebih banyak intervensi, akselerasi, dan inovasi dengan OPD lain.
Redaksi
