Kebumen (19/7/2025) – Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan pengurangan backlog perumahan (selisih antara jumlah rumah yang dibutuhkan dan yang tersedia) masih menjadi tantangan utama di Kabupaten Kebumen. Berdasarkan data terbaru, tercatat sebanyak 13.660 unit RTLH dan sekitar 5.287 unit backlog, menandakan perlunya perhatian serius dari pemerintah.
Dalam rangka menanggapi permasalahan tersebut, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah melakukan kunjungan kerja ke Kebumen pada Sabtu, 19 Juli 2025. Kedatangannya disambut oleh Bupati Lilis Nuryani dan Wakil Bupati Zaeni Miftah di Pendopo Kabumian. Hadir pula mantan Bupati Mohamad Yahya Fuad, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Boedyo Darmawan, unsur Forkopimda Kebumen, jajaran Sekretariat Daerah, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa III, serta perwakilan dari Bank Jateng dan Bank BTN Cabang Kebumen.
Bupati Lilis Nuryani menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan suatu kehormatan dan menambah semangat untuk mempercepat pembangunan di sektor perumahan dan kawasan permukiman.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami atas nama Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat Kebumen menyampaikan selamat datang kepada Bapak Wakil Menteri dan rombongan. Kunjungan ini merupakan kehormatan dan semangat baru bagi kami, khususnya dalam upaya mempercepat pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman,” ucapnya.
Pemkab Kebumen telah mengajukan proposal pembangunan dan perbaikan RTLH untuk Tahun Anggaran 2026 kepada Kementerian PKP. Selain itu, sebuah skema Kredit Bangun Rumah juga tengah dikembangkan di Desa Bojongsari, Kecamatan Alian, dengan rumah tipe 22 senilai Rp88.539.096,- dan tipe 30 senilai Rp100.275.241,-.
Bupati Lilis berharap dukungan lebih lanjut dari pemerintah pusat, khususnya dalam penanganan RTLH dan fasilitasi pembiayaan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui program Fasilitasi Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Menurutnya, pembangunan perumahan menjadi bagian penting dalam mewujudkan misi pembangunan Kebumen 2025–2029, terutama dalam menciptakan infrastruktur yang merata, berkualitas, dan ramah lingkungan.
Untuk Tahun Anggaran 2026, sektor perumahan akan menjadi salah satu dari lima fokus prioritas pembangunan daerah dengan pagu indikatif sekitar Rp5 miliar. Program strategis yang direncanakan antara lain:
Program Pengembangan Perumahan: Rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan penyediaan rumah layak huni berbasis SPM.
Program Kawasan Permukiman: Penataan wilayah permukiman kumuh di bawah 10 hektar.
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh: Pencegahan tumbuhnya kawasan kumuh baru.
Program PSU: Peningkatan akses terhadap sanitasi, transportasi, pengolahan limbah, serta sistem drainase.
Pada kesempatan tersebut, Bupati juga mengusulkan agar harga rumah subsidi di Kebumen dapat diturunkan di bawah Rp100 juta mengingat statusnya sebagai kabupaten termiskin di Jawa Tengah. Selain itu, ia juga meminta agar pembangunan rumah bisa dilakukan di atas lahan milik pribadi, bukan milik pengembang. Usulan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026 pun diserahkan langsung kepada Wamen.
Dalam sambutannya, Wamen Fahri Hamzah menyoroti tingginya tingkat ketimpangan dan kemiskinan di Kebumen.
“Mari kita akhiri ketimpangan. Ternyata Kabupaten Kebumen ini paling miskin di Jateng,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa perumahan merupakan salah satu alat penting dalam mengurangi ketimpangan.
Fahri memaparkan tiga program utama yang sedang dijalankan oleh kementeriannya:
Renovasi 2 Juta Rumah per Tahun: Program ini telah disetujui oleh Presiden dan menargetkan renovasi rumah di desa-desa menggunakan skema BSPS. Tiap rumah akan mendapatkan dana Rp21,8 juta yang dialokasikan untuk persiapan (Rp1,8 juta), pemilik rumah (Rp2,5 juta), dan bahan bangunan (Rp17,5 juta). Ia juga mendorong kerja sama dengan koperasi dalam pengadaan bahan bangunan agar tercipta rantai ekonomi lokal, serta menekankan pentingnya standar kelayakan rumah mencakup “aladin” (alas, dinding, atap) dan sanitasi sehat.
Restorasi dan Renovasi Kawasan: Ditujukan untuk 1.000 kawasan pesisir dengan pengelolaan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Setiap kawasan akan mendapat alokasi anggaran sekitar Rp20–22 miliar.
Mengatasi Backlog Rumah: Sebagai solusi backlog yang mencapai 10 juta unit, kementerian mengusulkan pembangunan rumah vertikal, khususnya di wilayah padat penduduk.
Wamen juga menyoroti persoalan harga rumah di Indonesia yang dinilai masih terlalu mahal sebagai salah satu hambatan utama dalam akses perumahan yang layak.
Redaksi
