Jakarta, 13 November 2025 – Tingkat kepercayaan publik terhadap Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali meningkat. Survei Litbang Kompas edisi Oktober 2025 mencatat 76,2 persen responden menyatakan percaya dan sangat percaya terhadap Polri, naik signifikan dibanding periode sebelumnya.
Kenaikan ini menandai pemulihan kepercayaan publik setelah sempat menurun pasca kerusuhan besar pada akhir Agustus lalu. Survei dilakukan pada 9–16 Oktober 2025 terhadap 1.200 responden di 38 provinsi dengan metode multistage random sampling dan margin of error ±2,83 persen.
Selain meningkatnya kepercayaan, kepuasan publik terhadap kinerja Polri juga naik menjadi 65,1 persen. Perbaikan layanan disebut menjadi faktor utama yang mendorong tren positif tersebut. Rata-rata skor pelayanan mencapai 7,76, dengan nilai tinggi pada aspek keramahan petugas (7,74) dan sikap nondiskriminatif terhadap latar belakang ekonomi (7,74).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Polri juga dinilai semakin menjunjung prinsip kesetaraan dan perlindungan privasi. Publik memberikan skor 8,26 untuk sikap tidak membeda-bedakan agama saat pelayanan, serta 8,23 untuk upaya menjaga kerahasiaan data pribadi. Kemudahan pengurusan dokumen administratif mencatat skor 7,73, sementara kecepatan penanganan laporan berada di angka 7,70.
Aspek transparansi turut mengalami peningkatan, dengan skor 7,64 pada penjelasan tahapan penanganan kasus dan 7,59 untuk penyelesaian laporan yang dianggap tuntas. Meski demikian, kemudahan memantau progres laporan (7,28) dan kecepatan respons aduan (7,30) masih menjadi area perbaikan.
Litbang Kompas menilai, penguatan pengawasan internal dan pembenahan mekanisme pelayanan publik menjadi faktor penting dalam peningkatan kepercayaan masyarakat. Pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri dan Komisi Percepatan Reformasi Polri juga dipandang sebagai langkah konkret menuju perubahan kelembagaan yang lebih profesional dan akuntabel.
Dengan tingkat kepercayaan publik yang kini mencapai 76 persen, Polri dinilai memiliki momentum penting untuk melanjutkan agenda reformasi dan menjaga konsistensi dalam pelayanan publik yang transparan, humanis, dan berintegritas.
Edison
